Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2025 diwujudkan dengan salah satunya mematangkan konsep Sekolah Rakyat dari segi infrastruktur hingga kurikulum. Rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.
Pembahasan aspek penting oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa disampaikan dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden RI pada Senin (10/3/2025) lalu di Istana Merdeka Jakarta.
Kementerian Sosial bersama Kementerian Agama menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kerja sama dalam memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi karena banyaknya anak dari keluarga miskin yang tidak memiliki akses pendidikan berkualitas sehingga berisiko meneruskan kondisi ekonomi orang tua mereka.
Menteri Sosial melaporkan bahwa saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Data laporan akan terus berkembang karena rutin dikoordinasikan dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan persiapan yang bersifat paralel.
Program Sekolah Rakyat akan dimulai secepatnya pada Juli 2025 dan tersebar di berbagai wilayah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua juga 2 perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya yang telah menyatakan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
Menteri Sosial menyampaikan jika setiap tahun didirikan 100 Sekolah Rakyat dengan kapasitas 1.000 siswa, maka dalam lima tahun ke depan akan ada 500 ribu anak miskin yang berpotensi menjadi agen perubahan bagi keluarganya.
60% dari 42 ribu madrasah yang dimiliki oleh Kementerian Agama merupakan madrasah swasta yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut melalui program Sekolah Rakyat, "...Keberadaannya sudah mengakar di masyarakat dan bisa menjadi bagian dari solusi pendidikan bagi anak-anak miskin," kata Menteri Agama.
Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik.
Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.
Menteri Sosial menegaskan bahwa Sekolah Rakyat gratis 100% mencakup seragam, makan, dan asrama untuk tempat tinggal siswa. Pendaftaran siswa dan guru direncanakan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025, setelah mendapat persetujuan Presiden RI, "Jika semua berjalan sesuai rencana, pendaftaran akan dibuka dalam satu hingga dua bulan ke depan," ungkap Menteri Sosial.
Foto : setneg.go.id
